Aceh Timur, satupena.co.id – Dunia pendidikan di Aceh Timur kembali menampilkan potret suram yang mencoreng wajah daerah. SD Negeri 1 Idi Tunong, salah satu sekolah dasar yang terletak di jantung Kecamatan Idi Tunong, mengalami krisis infrastruktur akut: kekurangan lima ruang kelas, bangunan semi permanen, dan ruang guru yang terpaksa dialihfungsikan menjadi tempat belajar siswa.
Kondisi memprihatinkan ini diungkap oleh Ketua Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Aceh Timur, Saiful Anwar, didampingi jurnalis investigasi sekaligus Ketua Organisasi Wartawan Aceh Timur, Dedi Saputra, usai melakukan peninjauan langsung ke sekolah tersebut pada Sabtu, 2 Agustus 2025.
“Saya benar-benar kecewa dan marah, pemerintah Aceh Timur harusnya malu! Di tengah kekayaan sumber daya alam, anak-anak di sini belajar dalam kondisi lebih buruk dari pos ronda, tegas Saiful dengan nada geram.
Menurutnya, situasi SD Negeri 1 Idi Tunong mencerminkan kegagalan total kepemimpinan daerah, khususnya Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaki, dalam menjamin hak pendidikan yang layak bagi warganya.
“Bupati telah menunjuk Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Timur, tapi apakah pejabat itu benar-benar bekerja atau hanya sekadar menduduki jabatan? Kalau tidak mampu, lebih baik mundur! Ini menyangkut harga diri Aceh Timur, ujar pria yang akrab disapa Bang Pon itu.
Ia menyesalkan bagaimana ruang guru yang seharusnya menjadi pusat koordinasi dan perencanaan pembelajaran kini justru harus dikorbankan demi menampung siswa karena keterbatasan ruang kelas.
“Apa ini tidak menyayat hati? Di mana Dinas Pendidikan? Di mana Bappeda? Dan di mana para anggota DPRK yang setiap tahun bicara soal anggaran miliaran rupiah untuk pendidikan? lanjutnya.
Bang Pon juga menuding keras adanya pembiaran sistemik dan kebisuan kolektif dari para pejabat terkait, seolah-olah masa depan generasi muda Aceh Timur bukanlah tanggung jawab mereka.
Sementara itu, Kepala SD Negeri 1 Idi Tunong, P. Al Munir, yang dikonfirmasi media ini mengakui bahwa kekurangan ruang kelas sudah lama disampaikan ke pemerintah.
“Permohonan bantuan gedung sudah pernah kami ajukan. Bahkan saat Musrenbang Kecamatan Idi Tunong juga sudah saya sampaikan langsung, jelasnya.
Ia merinci bahwa idealnya sekolah mereka membutuhkan 13 ruang kelas, namun saat ini hanya tersedia 9 ruang yang aktif digunakan. “Semoga di tahun 2025 ini akan ada penambahan ruang kelas untuk sekolah kami, harap Munir.
Menanggapi hal itu, LAKI Aceh Timur menilai pernyataan kepala sekolah tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah selama ini hanya mendengar tanpa bertindak.
“Kami, dari LSM dan kalangan pers, tidak akan tinggal diam. Jika pemerintah terus berpura-pura tidak tahu, kami akan terus membongkar kebobrokan ini. Jika pendidikan saja diabaikan, pembangunan macam apa yang mau dibanggakan? tegas Bang Pon.
Ia pun menegaskan, apabila dalam waktu dekat tidak ada langkah nyata dari pihak pemerintah, maka LAKI bersama aliansi wartawan dan aktivis pendidikan akan mengangkat isu ini ke tingkat provinsi bahkan nasional.
“Kami siap gelar konferensi pers terbuka, turun bersama masyarakat, dan mengangkat persoalan ini ke Kementerian Pendidikan RI. Ini soal masa depan generasi kita. Kami tidak akan membiarkan ketidakadilan ini terus-menerus disapu di bawah karpet kekuasaan, tutupnya.
Sampai berita ini diterbitkan, media ini belum berhasil mendapatkan konfirmasi dengan pihak Dinas Pendidikan Aceh Timur maupun Bupati Iskandar Usman Al-Farlaki.
Reporter: ZAS
