Aceh Tengah, Satupena.co.id — Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Gajah Putih (UGP), Tuah Bahgie, mempertanyakan peran dan komitmen Pemerintah Daerah (Pemda) Aceh Tengah dalam mendukung pengembangan perguruan tinggi lokal, khususnya Universitas Gajah Putih yang selama ini menjadi ikon pendidikan tinggi di dataran tinggi Gayo.
Dalam pernyataannya, Tuah menyoroti ketidaksesuaian antara posisi unsur Pemda yang tercantum dalam struktur pembina Yayasan UGP dengan minimnya perhatian nyata terhadap kampus tersebut.
“Kami bingung, unsur Pemda ada di dalam struktur pembina yayasan, tetapi faktanya hingga hari ini tidak ada perhatian yang nyata terhadap kampus UGP,” tegas Tuah.
Ia menilai seharusnya Pemda Aceh Tengah lebih peka terhadap kebutuhan mahasiswa di kampus lokal, mulai dari penyediaan ruang belajar yang layak, tenaga pengajar yang memadai, hingga sarana dan prasarana penunjang pendidikan lainnya.
“Masalah ini bukan hanya terjadi di Universitas Gajah Putih, tapi juga dialami kampus-kampus lokal lainnya di Aceh Tengah. Sayangnya, perhatian Pemda lebih banyak tersita pada dinamika politik dibandingkan pada pengembangan sektor pendidikan,” tambahnya.
Tuah juga mengingatkan Bupati Aceh Tengah Haili Yoga dan Wakil Bupati Muchsin Hasan, yang kini telah menjabat selama lebih dari 120 hari, agar tidak melupakan salah satu misi mereka: membangun manusia Aceh Tengah yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing.
“Bagaimana visi itu bisa tercapai jika kampus lokal saja tidak mendapat perhatian? Padahal, kampus lokal sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama dari kalangan ekonomi menengah ke bawah yang tidak mampu menguliahkan anak-anak mereka ke luar daerah,” ujarnya.
Ia juga menyoroti meningkatnya kecenderungan masyarakat menyekolahkan anak ke luar daerah, akibat minimnya fasilitas dan kualitas pendidikan tinggi di Aceh Tengah. Menurutnya, hal ini menjadi cerminan lemahnya perhatian Pemda dalam membangun kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut.
Tuah berharap Pemkab Aceh Tengah bersama DPRK segera membuka ruang diskusi terbuka dengan mahasiswa dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan tinggi di wilayah itu. Hal ini dinilai penting untuk merancang langkah konkret dalam pengembangan kampus lokal yang saat ini kondisinya masih jauh dari ideal.
“Ini bukan hanya soal generasi muda Tanoh Gayo, tetapi juga menyangkut masyarakat ekonomi lemah yang menggantungkan harapan pada kampus lokal,” kata Tuah.
Ia menegaskan bahwa sudah saatnya Pemda Aceh Tengah memprioritaskan pembangunan sektor pendidikan tinggi, bukan hanya infrastruktur pemerintahan.
“Jangan hanya fokus membangun kantor dan jalan, tapi abaikan tempat lahirnya generasi intelektual Gayo. Pemda harus hadir, peduli, dan bertanggung jawab dalam membenahi pendidikan tinggi di Aceh Tengah,” pungkasnya. ( Iwan Karuna )
