Aceh Tamiang – Satupena.co.id-
Komisi III DPRK Kabupaten Aceh Tamiang menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Kesehatan, turut dihadiri juga oleh Direktur Eksekutif LembaHtari, Said Zainal, beserta tim, bertempat di ruang Komisi III DPRK. Rapat ini menindaklanjuti hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) terkait pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di lima Puskesmas, yang hingga kini belum menunjukkan perubahan signifikan.
Pengadaan IPAL dengan total anggaran sebesar Rp3,03 miliar mencakup lima Puskesmas, yaitu Puskesmas Simpang Kiri, Tamiang Hulu, Manyak Payet, Sungai Yu, dan Suele. Empat puskesmas masing-masing menerima Rp620 juta yang bersumber dari dana Otonomi Khusus (Otsus), sementara Puskesmas Suele menerima Rp550 juta dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.
Ketua Komisi III, Maulizar Zikri atau akrab disapa Dekdan, menyampaikan bahwa proyek ini diduga tidak direncanakan secara matang. Salah satu masalah yang mencuat adalah tidak cukupnya daya listrik untuk mengoperasikan IPAL secara maksimal. Di Puskesmas Manyak Payet, misalnya, seluruh unit pendingin ruangan (AC) harus dimatikan saat IPAL dinyalakan, meski sudah dibantu dengan generator tambahan.
Direktur LembaHtari, Said Zainal, menyayangkan tidak berfungsinya IPAL secara optimal. “Pertanyaannya, apa kerja tim perencanaan ketika menganalisis kebutuhan kegiatan fisik ini? Kalau kapasitas listriknya tidak mencukupi, bagaimana IPAL bisa dioperasikan dengan baik?” tegasnya. Ia juga menyoroti besarnya anggaran, yakni Rp620 juta per unit, namun hasilnya belum bisa dimanfaatkan maksimal.
Selain itu, menurut Aprinalda, SKM, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Dinas Kesehatan Aceh Tamiang, rumah mesin IPAL merupakan bangunan lama bekas IPAL sebelumnya, dan hanya dicat ulang agar tampak bersih.
Komisi III mendesak agar aparat penegak hukum (APH) turun tangan untuk memeriksa potensi kelalaian dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek ini, mengingat besarnya dana publik yang digunakan namun hasilnya tidak sesuai harapan.
(Yogi)
