LUBUKLINGGAU – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI H Fauzi Amro mendorong akses pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, agar lebih mudah dan terjangkau.
Sebanyak 9.353 pelaku UMKM menjadi perhatian dalam upaya memperluas akses permodalan.
Hal tersebut disampaikan Fauzi saat menghadiri kegiatan Meaningful Participation bersama Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan (BS OJK) terkait akses pembiayaan UMKM. Kegiatan digelar dalam rangka Reses Persidangan V Tahun Sidang 2025/2026 di Ballroom Hotel Grand Zury Lubuklinggau, Rabu (12/8/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Asisten II Pemerintah Kota Lubuklinggau Emra, sejumlah anggota DPRD, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta para pelaku UMKM.
Anggota BS OJK Prof Dr Candra Fajri Ananda mengatakan akses pembiayaan masih menjadi salah satu kendala yang banyak dihadapi pelaku UMKM.
Karena itu, BS OJK turun langsung ke daerah untuk menggali persoalan yang dihadapi pelaku usaha, khususnya terkait pembiayaan.
“Melalui kegiatan ini kami ingin mengetahui secara langsung persoalan pembiayaan UMKM, sekaligus mendorong sistem pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau,” ujar Candra.
Sementara itu, Fauzi Amro menilai UMKM memiliki peran strategis sebagai salah satu penopang perekonomian, terutama dalam menghadapi berbagai kondisi krisis.
Namun, dia menyebut pelaku UMKM masih menghadapi sejumlah persoalan. Di antaranya keterbatasan akses permodalan, tingginya bunga pinjaman, minimnya pelatihan, hingga kendala pemasaran dan digitalisasi.
“Untuk itu, kami bersama mitra kerja bersepakat melakukan intervensi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi UMKM,” kata Fauzi.
Fauzi meminta para pelaku UMKM menyampaikan kebutuhan dan kendala yang mereka hadapi secara konkret. Menurutnya, masukan dari pelaku usaha diperlukan agar kebijakan dan program pemerintah benar-benar sesuai kebutuhan di lapangan.
Dia juga mendorong perbankan, khususnya bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Bank Perkreditan Rakyat (BPR), serta lembaga keuangan lainnya untuk memperluas akses pembiayaan dengan persyaratan yang lebih mudah dan biaya pinjaman yang terjangkau.
“Di Kota Lubuklinggau terdapat sekitar 9.353 UMKM. Data ini harus diverifikasi dengan baik, mulai dari pelaku usaha, NIB hingga lokasi usaha, agar setiap program bantuan dari pemerintah maupun DPR RI tepat sasaran dan tidak konsumtif,” tegasnya.
Fauzi berharap penguatan akses pembiayaan tersebut tidak hanya membantu UMKM mendapatkan modal, tetapi juga mendorong usaha mereka berkembang, naik kelas, dan mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah.
