Aceh Timur –Satupena.co.id: Pelaksanaan proyek revitalisasi dan rehabilitasi sejumlah sekolah di Kecamatan Serbajadi (Lokop), Kabupaten Aceh Timur, menjadi sorotan masyarakat. Sejumlah pekerjaan diduga belum memenuhi prinsip keterbukaan informasi publik karena tidak ditemukan papan informasi proyek di lokasi pekerjaan, sebagaimana lazim dipasang pada proyek yang dibiayai menggunakan anggaran negara.
Berdasarkan pantauan dan informasi yang dihimpun pada Sabtu (25/7/2026), tidak adanya papan informasi proyek membuat masyarakat kesulitan mengetahui sumber pendanaan, nilai kontrak, nama penyedia jasa, jangka waktu pelaksanaan, hingga pihak yang bertanggung jawab terhadap pengawasan pekerjaan.
Padahal, keberadaan papan informasi proyek merupakan salah satu bentuk transparansi kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan dana pemerintah. Informasi tersebut dinilai penting agar publik dapat ikut mengawasi penggunaan anggaran dan perkembangan pekerjaan di lapangan.
Kondisi tersebut dinilai tidak sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta ketentuan lain yang mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek pemerintah.
Selain persoalan keterbukaan informasi, masyarakat juga menyoroti dugaan minimnya koordinasi antara pelaksana proyek dengan pihak sekolah. Beberapa kepala sekolah disebut tidak memperoleh penjelasan yang memadai mengenai tahapan pekerjaan, sehingga mengalami kesulitan dalam melakukan pengawasan maupun menyesuaikan kegiatan belajar mengajar selama proyek berlangsung.
Informasi yang diperoleh menyebutkan kondisi tersebut diduga terjadi di beberapa sekolah, antara lain SD Negeri UPT II Kuala Pangoh, SD Negeri UPT I Kuala Pangoh, dan SD Negeri Ketibung. Di sejumlah lokasi, bangunan sekolah disebut telah dibongkar tanpa koordinasi yang optimal dengan pihak sekolah. Setelah pembongkaran dilakukan, pekerjaan dikabarkan tidak langsung dilanjutkan sehingga sebagian bangunan sempat terbengkalai selama lebih dari dua bulan.
Akibatnya, jumlah ruang belajar yang dapat digunakan siswa berkurang dan aktivitas belajar mengajar diduga ikut terdampak.
Di SD Negeri Ketibung, masyarakat juga menyoroti penempatan material bangunan yang dinilai kurang memperhatikan aspek keselamatan. Material semen dilaporkan disimpan di dalam ruang kelas, sementara besi rangka baja diletakkan di depan ruang belajar yang masih digunakan siswa untuk beraktivitas. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan risiko keselamatan apabila tidak segera ditata sesuai standar keamanan.
Masyarakat menduga persoalan tersebut dipicu oleh kurangnya koordinasi antara pelaksana pekerjaan dengan pihak sekolah. Padahal, komunikasi yang baik dinilai penting agar pelaksanaan revitalisasi tidak mengganggu proses pembelajaran serta tetap mengutamakan keselamatan peserta didik.
Berdasarkan data yang diperoleh, sekolah yang melaksanakan program revitalisasi atau rehabilitasi di Kecamatan Serbajadi pada tahun 2026 meliputi:
- SMP Negeri 1 Lokop;
- SD Negeri 1 Lokop;
- SD Negeri Rampah;
- SD Negeri UPT II Kuala Pangoh;
- SD Negeri UPT I Kuala Pangoh;
- SD Negeri Ketibung, Desa Bunin;
- SD Negeri 3 Lokop (Swakelola);
- SD Negeri Loot Jering (Swakelola); dan
- SMK Negeri Lokop (Swakelola).
Masyarakat berharap pihak pelaksana proyek, konsultan pengawas, Dinas Pendidikan, serta instansi terkait dapat meningkatkan koordinasi, pengawasan, dan keterbukaan informasi selama proses revitalisasi berlangsung. Pemasangan papan informasi proyek di setiap lokasi pekerjaan juga diharapkan segera dilakukan agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai penggunaan anggaran dan progres pekerjaan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pelaksana proyek, konsultan pengawas, maupun instansi terkait belum memberikan keterangan resmi terkait berbagai dugaan yang disampaikan masyarakat. Demi memenuhi prinsip keberimbangan dan Kode Etik Jurnalistik, media ini membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan. ( Rel ).
