Aceh Tamiang – Satupena.co.id: Mewakili Bupati Aceh Tamiang, Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, Drs. Syuibun Anwar, secara resmi membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Aktor Lokal dalam Koordinasi Respon Bencana Hidrometeorologi yang berlangsung di Aula Setdakab, dengan dihadiri berbagai unsur pemerintah dan lembaga kemanusiaan.
Dalam sambutannya, Syuibun Anwar menyampaikan apresiasi atas sinergi yang telah terjalin antara pemerintah daerah, lembaga kemanusiaan, NGO, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Ia menegaskan bahwa koordinasi yang kuat menjadi faktor utama dalam memastikan penyaluran bantuan berjalan efektif, merata, dan tepat sasaran.
“Koordinasi yang lemah berpotensi menyebabkan bantuan tidak merata, bahkan menumpuk di satu wilayah sementara daerah lain sulit dijangkau. Namun dengan sinergi yang baik antara pemerintah, NGO, dan BNPB, distribusi bantuan dapat lebih terarah hingga ke tingkat kecamatan,” ujarnya.
Ia juga mengakui bahwa dalam situasi darurat, khususnya saat banjir besar melanda, pemerintah daerah menghadapi berbagai keterbatasan, terlebih ketika aparatur dan masyarakat sama-sama terdampak. Oleh karena itu, kehadiran lembaga kemanusiaan dinilai sangat membantu dalam mempercepat penanganan di lapangan.
Memasuki masa transisi pascabencana, kondisi di Aceh Tamiang mulai menunjukkan perbaikan signifikan. Pemerintah daerah menargetkan pada Mei 2026 mendatang tidak ada lagi masyarakat yang tinggal di tenda pengungsian.
Untuk mencapai target tersebut, sejumlah langkah strategis telah ditempuh, di antaranya penyediaan lahan di 14 titik lokasi untuk pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap). Meski masih terdapat beberapa kendala teknis dan administratif, pemerintah terus berupaya menyelesaikannya secara optimal.
Selain itu, upaya pemulihan juga difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti penyediaan air bersih serta peningkatan layanan kesehatan bagi warga terdampak.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengendalian Taktis dan Evaluasi Operasi Pusdalops BNPB, Riswandi, menyampaikan bahwa bencana hidrometeorologi yang terjadi baru-baru ini merupakan salah satu yang terbesar, melibatkan tiga provinsi, dengan Aceh Tamiang sebagai salah satu wilayah terdampak cukup parah. Hal ini semakin menegaskan pentingnya penguatan sistem koordinasi dalam penanganan dan pemulihan bencana.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Bappeda, Kepala Dinas Perumahan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, serta perwakilan lembaga kemanusiaan yang tergabung dalam Indonesia Humanitarian Coordination Platform (IHCP), NGO, dan tamu undangan lainnya. (D.Yogi.S)
